Pengertian Hubungan Industrial, Sarana dan Jenis Perselisihan

Teknatekno.com – Pentingnya memahami pengertian hubungan industrial bagi kamu yang bekerja di suatu perusahaan. Secara umum, hubungan industrial adalah hubungan pihak yang berkepentingan atas proses produksi baik barang dan jasa dalam suatu perusahaan.

Hubungan industrial mengambil istilah dari “labour relation” atau hubungan perburuhan. Lantas apa pengertian hubungan industrial yang sebenarnya? Apa tujuan dan manfaat adanya hubungan industrial ini? Serta bagaimana cara mengatasi perselisihan dalam hubungan industrial? Yuk simak penjelasan dibawah ini.

Apa itu Hubungan Industrial

Pengertian hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dalam proses produksi suatu produk atau jasa, dengan pengusaha atau manajemen dan karyawan sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan keberhasilan perusahaan.

Pengertian Hubungan Industrial Menurut KBBI

Menurut KBBI hubungan adalah pertemuan terus-menerus antara dua orang atau lebih yang mendorong proses saling mengenali.

Sedangkan industrial adalah kegiatan pengolahan atau pengelolaan barang dengan memanfaatkan fasilitas dan peralatan seperti mesin.

Jadi menurut KKBI, hubungan industrial adalah hubungan antara dua atau lebih entitas yang memfasilitasi tindakan untuk memproses atau mengelola komoditas melalui penggunaan fasilitas dan peralatan.

Pengertian Hubungan Industrial Menurut Para Ahli

Sedangkan pengertian hubungan industrial menurut para ahli adalah:

• Payaman J. Simanjuntak (2009)

Payaman J. Simanjuntak mendefinisikan hubungan industrial sebagai “semua pihak yang terkait atau berkepentingan dalam proses penciptaan produk atau jasa dalam suatu perusahaan”.

• Abdul Khakim (2009)

Abdul Khakim menjelaskan, istilah hubungan industrial merupakan terjemahan dari “labour relation” atau hubungan perburuhan. Semula, hubungan perburuhan dianggap semata-mata menyangkut hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Tujuan Hubungan Industrial

Tujuan hubungan industrial adalah untuk menghasilkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, kondusif, dan adil dalam perusahaan.

Ada tiga unsur yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan hubungan industrial, diantaranya:

1. Hak dan kewajiban yang dijamin dan dilaksanakan
2. Jika terjadi perselisihan, dapat diselesaikan secara internal atau bilateral (bipartit).
3. Pemogokan oleh karyawan dan penutupan oleh majikan tidak lagi diperlukan untuk memaksakan kehendak mereka karena masalah sebelumnya telah ditangani dengan memuaskan.

Manfaat Labour Relation

Pemerintah diuntungkan dengan melaksanakan hubungan industrial dengan menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, mengawasi, dan menindak para pelanggar peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Prinsip Labour Relation

Berikut ini beberapa prinsip dalam hubungan industrial:

1. Pertama, pengusaha dan pekerja, serta pemerintah dan masyarakat pada umumnya, memiliki kepentingan dalam keberhasilan dan kelangsungan hidup perusahaan.
2. Kedua, perusahaan menyediakan sumber pendapatan bagi banyak individu. Semakin banyak perusahaan yang memulai, semakin banyak prospek pekerjaan bagi banyak perusahaan.
3. Ketiga, pengusaha dan karyawan memiliki hubungan fungsional di mana masing-masing memiliki pekerjaan dan tugas yang berbeda dengan pembagian kerja dan tanggung jawab yang jelas.
4. Keempat, baik pengusaha maupun karyawan adalah bagian dari keluarga perusahaan. Seperti halnya relasi keluarga, harus dibangun di atas kasih sayang timbal balik, saling membantu, dan saling pengertian.
5. Kelima, harus dipahami bahwa tujuan membina hubungan industrial adalah untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dengan menciptakan ketenangan usaha dan ketenangan dalam bekerja. Oleh karena itu, masing-masing pihak, perusahaan, dan karyawan harus mampu menjadi mitra sosial yang harmonis, serta tidak menjadi penyebab perselisihan dan perselisihan.
6. Keenam, produktivitas perusahaan yang tumbuh harus mampu meningkatkan kesejahteraan bersama, yaitu kesejahteraan pengusaha dan pekerja.

Sarana Hubungan Industrial

Berikut ini adalah beberapa sarana dari hubungan industrial:

1. Serikat Pekerja atau Serikat Buruh

Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang didirikan oleh, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di dalam maupun di luar perusahaan yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab dalam rangka memperjuangkan, membela, dan melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh dan keluarganya.

2. Organisasi Pengusaha

Sama halnya dengan pekerja, para pengusaha juga memiliki hak dan kebebasan untuk berorganisasi atau bergabung dengan kelompok atau asosiasi pengusaha.

Asosiasi pengusaha, sebagai kelompok atau asosiasi perwakilan pemimpin perusahaan, bekerja sama dengan serikat pekerja dan pemerintah dalam masalah perburuhan dan hubungan industrial.

Asosiasi pengusaha dapat didirikan di tingkat kota, kabupaten, provinsi, pusat, atau nasional, tergantung pada sektor industri atau jenis perusahaan.

3. Lembaga Kerja Sama Bipartit

Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi masalah hubungan industrial dalam suatu perusahaan, yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, atau komponen pekerja/buruh.

Setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang atau lebih pekerja/buruh wajib membentuk lembaga kerjasama bipartit.

4. Lembaga Kerja Sama Tripartit

Lembaga kerjasama tripartit merupakan forum komunikasi, konsultasi, dan debat masalah ketenagakerjaan yang melibatkan perwakilan dari kelompok pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah. Lembaga Kerjasama Tripartit terdiri dari anggota sebagai berikut:

• Lembaga Kerja sama Tripartit Nasional, Provinsi dan Kabupataen/Kota; dan
• Lembaga Kerja sama Tripartit Sektoral Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

5. Peraturan Perusahaan

Peraturan perusahaan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh pengusaha yang mencakup kondisi kerja serta aturan dan peraturan perusahaan.

Pengusaha yang memiliki paling sedikit 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang berwenang.

6. Perjanjian Kerja Bersama

Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh,

Yang terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha, atau asosiasi pengusaha yang memuat kondisi kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.

7. Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan

Peraturan-perundangan ketenagakerjaan pada dasarnya membahas tentang ketentuan sebelum, selama, dan setelah bekerja.

Peraturan selama bekerja mencakup persyaratan jam kerja dan istirahat, pengupahan, perlindungan, penyelesaian perselisihan industrial dan sebagainya.

8. Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Perundingan bipartit diharapkan dapat mengatasi perselisihan hubungan industrial. Jika perundingan bipartit gagal, solusi dicapai melalui metode mediasi atau konsiliasi.

Jika mediasi dan konsiliasi gagal, perselisihan hubungan industrial dapat diselesaikan di Pengadilan Hubungan Industrial.

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial menyebutkan bahwa:

Pengertian perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan perselisihan antara Pengusaha atau gabungan Pengusaha dan Pekerja/Buruh,

Atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh serikat pekerja dalam satu perusahaan yang sama.

Berikut adalah beberapa jenis perselisihan:

1. Perselisihan Hak

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul sebagai akibat dari ketidaksepakatan dalam penerapan atau penafsiran ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, kebijakan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (Pasal 1 angka 2 UU 2/2004).

2. Perselisihan Kepentingan

Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena adanya perbedaan pendapat tentang pembentukan, dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (Pasal 1 angka 3 UU 2/2004).

3. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang yang timbul sebagai akibat dari ketidaksesuaian salah satu pihak mengenai berakhirnya hubungan kerja (Pasal 1 angka 4 UU 2/2004).

4. Perselisihan Antar Serikat Pekerja atau Serikat Buruh

Perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja atau serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya kesepakatan pemahaman tentang keanggotaan, pelaksanaan hak dan tanggung jawab serikat pekerja (Pasal 1 angka 5 UU 2/2004).

Cara Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial

Perundingan bipartit diharapkan dapat mengatasi perselisihan hubungan industrial. Jika perundingan bipartit gagal, solusi dicapai melalui metode mediasi atau konsiliasi.

Jika mediasi dan konsiliasi gagal, perselisihan hubungan industrial dapat disidangkan di Pengadilan Hubungan Industrial. Berikut penjelasannya:

1. Penyelesaian Perselisihan Melalui Perundingan Bipartit

Berdasarkan pasal 3 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2004, perundingan bipartit adalah perundingan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja/serikat buruh atau antara serikat pekerja/serikat buruh dan serikat pekerja/serikat buruh yang lain dalam satu perusahaan yang berselisih.

Perundingan Bipartit adalah perundingan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Penyelesaian melalui perundingan bipartit harus diselesaikan dalam waktu 30 hari kerja setelah negosiasi pertama.

Jika para pihak mencapai kesepakatan dalam perundingan bipartit, mereka diharuskan untuk membuat Perjanjian Bersama dan mencatatnya di panitera Pengadilan Hubungan Industrial.

Jika penyelesaian secara bipartit gagal, konflik hubungan industrial harus diminta untuk diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrase hubungan industrial sebelum dapat diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial.

2. Penyelesaian Perselisihan Melalui Mediasi

Mediasi hubungan industrial adalah proses penyelesaian perselisihan hak, kepentingan, dan pemutusan hubungan kerja, serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan, melalui wacana yang dimediasi oleh satu atau lebih mediator yang tidak memihak.

Mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi persyaratan sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri,

Dan berkewajiban memberikan rekomendasi tertulis kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan (Pasal 1 angka 11 dan 12 UU 2/2004).

3. Penyelesaian Perselisihan Melalui Konsiliasi

Konsiliasi hubungan industrial adalah proses penyelesaian perselisihan kepentingan, pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan melalui wacana yang dimediasi oleh satu atau lebih konsiliator yang tidak memihak.

Konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat sebagai konsiliator yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan nasihat tertulis kepada para pihak yang bersengketa,

Untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan (pasal 1 angka 13 dan 14 UU 2/2004).

4. Penyelesaian Perselisihan Melalui Arbitrase

Arbitrase hubungan industrial adalah penyelesaian perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan di luar Pengadilan Hubungan Industrial.

Melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.

Arbiter adalah seorang atau lebih orang yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan untuk mengambil keputusan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan,

Antara perdagangan serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang penyelesaiannya diajukan melalui arbitrase dan keputusannya mengikat para pihak dan bersifat final (pasal 1 angka 15 dan 16 UU 2/2204).

5. Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI)

Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota di setiap ibu kota provinsi yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hubungan industrial yang wilayah hukumnya meliputi tempat kerja pekerja (Pasal 1 angka 17 UU 2 /2204).

Menurut Pasal 56 UU 2/2004, Pengadilan Hubungan Industrial berwenang penuh memeriksa dan memutus:

• Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak
• Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan
• Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja
• Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan

Kesimpulan

Demikianlah penjelasan dari Teknatekno mengenai pengertian hubungan industrial atau biasa disebut labour relation, beserta tujuan dan manfaatnya, serta sarananya. Teknatekno juga sudah menjelasakan beberapa jenis perselisihan hubungan industrial serta cara penyelesaiannya.

Dari penjelasan diatas bisa kita simpulkan bahwa pengertian hubungan industrial adalah hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dalam proses produksi suatu produk atau jasa, dengan pengusaha atau manajemen dan karyawan sebagai pihak yang paling berkepentingan dengan keberhasilan perusahaan.

Adapun cara menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yaitu dengan melalui perundingan bipartit yang diharapkan bisa mengatasi perselisihan dalam hubungan industrial.

Jika perundingan bipartit gagal, solusi dicapai melalui metode mediasi atau konsiliasi. Namun apabila mediasi dan konsiliasi gagal, maka perselisihan hubungan industrial dapat disidangkan di Pengadilan Hubungan Industrial.