Apakah Aset Crypto Coin Akan Mengalami di Ambang Bubble

Bubble Aset Crypto Coin Terjadi Pada Tahun 2018

Gelembung aset kripto terakhir terjadi pada 2018. Menurut Kompas.com, harga bitcoin tertinggi saat itu kira-kira 19.511 dolar AS per koin, atau sekitar Rp. 268,1 juta. Pada Desember 2017, rekor baru tercapai.

Namun, pada awal April, nilainya turun lebih dari 65 persen, menjadi sekitar US$5.900 per keping, atau Rp. 81,1 juta per koin.

Volatilitas aset aset kripto juga telah mendorong pejabat Indonesia untuk angkat bicara. Misalnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperingatkan masyarakat umum tentang risiko transaksi aset kripto.

Hal ini disebabkan fakta bahwa aset kripto adalah komoditas dengan risiko tinggi dan fondasi ekonomi yang goyah.

OJK mengatakan pada Selasa (11/5/2021) bahwa “publik harus menyadari risiko perdagangan aset kripto yang ekonomi dasarnya tidak jelas.”

OJK menekankan bahwa cryptocurrency bukan uang legal di Indonesia setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia (BI), otoritas pembayaran negara.

Lebih lanjut, OJK mencatat bahwa tidak ada pengawasan atau pengendalian aset kripto yang merupakan salah satu bentuk instrumen investasi di lembaga tersebut.

Bappebti dan Kementerian Perdagangan sebaliknya. Bappebti telah menerbitkan daftar aset kripto yang dapat dipertukarkan, serta pedagang aset crypto coin yang telah disetujui untuk melakukan transaksi aset kripto. dia.

Kesimpulan:

Dalam sepekan terakhir, harga bitcoin mencapai 31.390 dolar AS per chip atau Rp 448,87 juta. Jika dibandingkan dengan rekor harga tertingginya, nilai pasar bitcoin telah anjlok hingga 48 persen.

Aset kripto lainnya, seperti ethereum, telah mengikuti penurunan harga bitcoin. Dogecoin, yang menjadi terkenal di awal tahun, juga turun 36,4 persen. Pernyataan Elon Musk bahwa dia tidak akan lagi menerima bitcoin untuk penjualan Tesla memicu penurunan harga aset kripto.

Faktor lain, seperti kontrol yang lebih ketat atas transfer aset kripto dari Amerika Serikat ke China, juga berkontribusi pada gelembung aset kripto baru-baru ini. Wakil Perdana Menteri China Liu. Dia mengatakan pembatasan yang lebih ketat diperlukan untuk melestarikan sektor perbankan negara Tirai Bambu itu.